• 26 Mei 2020
  • Tenggarong, Kalimantan Timur
Anggota | Yulia Parlina, S.Hut

Anggota | Yulia Parlina, S.Hut

Komisioner Perempuan pertama di Bawaslu Kutai Kartanegara inilah peserta test seleksi Calon Anggota Bawaslu abupaten/Kota Periode 2018-2023 yang lolos dengan nilai CAT tertinggi se-Kalimantan Timur, Yulia Perempuan asli Kutai Kartanegara berusia 34 tahun lahir di Loa Kulu, 20 Juli 1985, beragama Islam.

Memulai pendidikan pertamanya di SDN 003 Loa Kulu lulus pada tahun 1997, melanjutkan sekolah di SLTP 1 Loa Kulu lulus tahun 2000, dan SMU N 2 Tenggarong pada tahun 2003. etelah menyelesaikan sekolahnya Yulia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, aktif di berbagai organisasi intra kampus yakni tergabung dalam LEM Sylva Mulawarman dan Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Hutan kemudian lulus pada tahun 2009.

Perempuan asal Loa Kulu ini juga mempunyai hobi mendaki, meskipun saat ini masih belum bisa menyalurkan hobinya lagi mendaki dikarenakan kepadatan aktivitasnya sebagai anggota Bawaslu Kukar, “baginya mendaki bukan hanya sebuah hobi tetapi sebuah filosofi untuk hidup. Layaknya mendaki, hidup adalah tantangan dan kita harus mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut sampai kita menemukan arah dan tujuan kita, maka dibutuhkan lah mental yang kuat dalam mengarungi hidup”. pungkasnya.

Saat ini Yulia bertugas sebagai salah satu Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara yang membidangi Divisi Pencegahan Pelanggaran, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga.

Menurut Yulia, Indonesia sebagai Negara Demokrasi, sesuai dengan makna etimologinya Demokrasi berarti kekuasaan rakyat, sehingga lembaga penyelenggara Pemilu tidak bisa terpisah dari rakyat dan wajib memfasilitasi partisipasi, hak dan kepentingan rakyat, itulah marwah yang terkandung pada slogan Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu” yang harus selalu dijaga nyala apinya agar demokrasi kita tidak hanya diukur dengan gebyar pemilunya saja, lebih dari itu kita ingin menjaga Roh dari Pancasila yaitu demokrasi yang mendatangkan kemakmuran dan demokrasi yang berkeadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, Bukan demokrasi yang kemudian hari dapat berpotensi membangun ketimpangan karena hanya memakmurkan segelintir elite semata, sehingga terbalik makna menjadi demokrasi yang menghisap rakyat dan demokrasi yang menyengsarakan rakyat karena memandang rakyat hanya sebagai komoditas suara yang bahkan bisa dibeli di saat pemilu.

Sehingga, menurut Yulia itulah hal fundamental alasan eksistensi Bawaslu bekerja keras tanpa mengenal hari libur dan batasan jam kerja untuk mengawasi, mencegah dan menindak setiap pelanggaran Pemilu pada setiap tahapannya.

administrator

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *