• 27 Mei 2020
  • Tenggarong, Kalimantan Timur
Perempuan & Pemilu, Kapasitas Anak dalam Pemilu dan Pilkada

Perempuan & Pemilu, Kapasitas Anak dalam Pemilu dan Pilkada

Tenggarong, Bawaslu Kukar – Dalam konteks pemilu yang bebas dan adil, hak anak muncul sebagai sesuatu yang sangat lekat dengan hak wanita serta terdapat faktor kesetaraan yang perlu diperhatikan. Hal ini diungkap oleh Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam sambutannya pada agenda diskusi online dengan tema “Perempuan & Pemilu, Anak Berhadapan Hukum dalam Pemilu/Pilkada” melalui online meeting pada Rabu (20/5/2020) Siang.

Senada dengan yang diungkap Bagja, Titi Anggraini Direktur Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), selaku salah satu pemantik dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa di Indonesia anak yang berusia 17 tahun telah memiliki hak dalam kapasitas sudah bisa memilih dan hak suara.

“Anak dilihat sebagai individu politik yang mandiri dan mampu mengambil keputusannya sendiri yang mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi dan intervensi,” ungkap Titi.

Titi melanjutkan ranah anak dalam kontestasi pemilu dan pilkada terdapat pada 3 hal, yaitu sebagai penyelenggara pemilu, bagian dari kontestan, dan pemilih dan anak sebagai bagian dari pemilih artinya berhak mendapatkan pemilu yang bebas dan adil karena setara sebagai warga negara yang di dalam pemilu kita menganut prinsip one person, one vote, one value(satu orang, satu suara, satu nilai) yang membuat kapasitas  anak di pemilu tidak berbeda dengan pemilih yang berstatus bukan anak maka anak harus dilihat sebagai individu politik yang mandiri.

“Anak harus dianggap sebagai warga negara yang setara dan hak suaranya di dengar dan mendapatkan keadilan yang sama diterima dengan warga negara yang lain, karena UU kita sudah menjamin itu, dan harusnya pemilu dan pilkada menjadi medium edukasi politik yang mentransformasi mereka menjadi sosok individu negara yang siap melakukan hak politiknya dengan benar berdasarkan pendidikan politik yang layak dan memadai,” tambah Titi.

Selanjutnya Ai Maryati Sholihah selaku pemantik kedua menyampaikan pentingnya hak anak menjadi point yang perlu dukungan bersama agar dapat menjadi investasi dalam biduk demokrasi yang berkontribusi dalam proses pemilu/pilkada dikemudian hari.

“Tentu dalam konteks pemilu anak menjadi point yang harus kita perhatikan, agar tetap mendapat hak untuk  dilindungi, kita hargai, sampai memajukan harkat dan martabatnya,” Ungkapnya.

Hal senada diungkapkan pula oleh pemantik ketiga Anggota Bawaslu Sulawesi Selatan, Azry Yusuf terkait keterlibatan anak dalam politik yang menjadi kepentingan bersama untuk menyuarakan keadilan dan hak-hak anak dalam pemilu/pilkada.

Hal yang ditekankan pada diskusi ini adalah harapan bersama hak-hak perempuan dengan pemilu dan hak anak serta perlindungan terhadap anak khususnya dalam kampanye dan pemilu agar menjadi perhatian bersama baik dari KPAI, maupun aktivis perempuan, sehingga menjadi pemilu yang dapat dimiiki secara bersama. (*)

Penulis : Mery Anggarda Pratiwi

author

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *