• 27 Mei 2020
  • Tenggarong, Kalimantan Timur
Rapat Koordinasi pengawasan pelaksanaan penerimaan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kukar 2020

Rapat Koordinasi pengawasan pelaksanaan penerimaan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kukar 2020

Berdasarkan informasi KPU Kutai Kartanegara, saat ini telah terdapat dua bakal pasangan calon yang telah mengambil user untuk menginput data dukungan di aplikasi SILON, yaitu bakal pasangan calon Eddy Subandi -Junaidi, serta bakal pasangan calon Ghufron Yusuf-Ida Prahastuty. Selanjutnya dua bakal pasangan calon tersebut akan menyerahkan data dukungan kepada KPU yang terjadwal pada tanggal 19 s/d 23 Februari, dalam rangka mempersiapkan pengawasan terkait pelaksanaan penerimaan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan tersebut, Bawaslu Kukar gelar Rapat Koordinasi bersama Anggota Panwas Divisi Pengawasan bersama staf, kegiatan ini diikuti oleh Panwas Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, dan Sebulu, pada Selasa (18/02/2020)

Kegiatan rapat ini dipimpin oleh Yulia Parlina, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Serta dihadiri pula oleh anggota dan ketua bawaslu Kukar.

Yulia menegaskan bahwa terkait teknis penyerahan syarat dukungan calon perseorangan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fokus pengawasan pada saat penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil bupati ialah ketepatan waktu penyerahan, dan kesesuaian jumlah dukungan dan sebaran syarat dukungan bapaslon sesuai keputusan KPU nomor 182/PL.02.2-Kpt/6402/KPU-Kab/X/2019 tentang penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.

“Sesuai dengan ketentuan bahwa dokumen yang harus diserahkan Bapaslon kepada KPU adalah Form B.1- KWK Perseorangan (surat pernyataan dukungan), Form B.1.1-KWK ( Tabel Daftar Nama Pendukung), dan Form B.2-KWK Perseorangan, Selanjutnya KPU melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bapaslon dan Persebarannya, disinilah peran Bawaslu melakukan Pengawasan secara melekat kepada KPU dan memastikan KPU telah melakukan pengecekan dengan menghitung Jumlah dokumen dukungan dan persebarannya sesuai Ketentuan” tegasnya Ia menambahkan dalam melakukan Pengawasan, pengawas tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagaimana juknis alat kerja pengawasan pada Tahapan Pencalonan Pemilihan.

Foto & Penulis : Merry AP

administrator

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *