Lompat ke isi utama

Berita

Cegah Politik Identitas, Sara, Hoax pada Pemilu, Bawaslu Kukar Gandeng Organisasi Masyarakat

Cegah Politik Identitas, Sara, Hoax pada Pemilu, Bawaslu Kukar Gandeng Organisasi Masyarakat

Tenggarong, Bawaslu Kukar – Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengadakan acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Politik Identitas, Sara, Hoax, dan Ujaran Kebencian pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Acara ini dilaksanakan di Grand Elty, Singgasana pada Jum’at (9/12/22) dan dihadiri oleh anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Galeh Akbar Tanjung sekaligus membuka acara tersebut secara resmi. 

Acara ini digagas untuk membangkitkan peran aktif masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan, hal ini diungkapkan oleh ketua Bawaslu Kukar, Muhammad Rahman. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan besarnya harapan Bawaslu untuk dapat melaksanakan kerjasama dengan kelompok masyarakat dalam pengembangan pengawasan partisipatif. 

“Tentunya kita berharap Pemilu mendatang dapat terselenggara dengan sukses, damai dan tertib, sehingga penyelenggaraan nanti melahirkan pemimpin yang punya integritas dan kejujuran berkat kerjasama kita smua,” tegasnya. 

Selanjutnya, ia memaparkan kegiatan tersebut juga dirangkai dengan kerjasama bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kukar dengan akan dilangsungkan penandatanagan Memorandum Of Understanding (MoU). 

“Hal ini merupakan tindak lanjut audiensi yang dilakukan oleh kawan-kawan FKDM kepada pihak kami, dan kami bersepakat untuk melaksanakan kerjasama ini,” ujar Rahman. 

Sementara itu, Galeh Akbar Tanjung dalam sambutannya mengatakan perubahan sistem pemerintahan dimulai pada proses Pemilu. 

“Pemilu ini ‘kan bagian dari bentuk negara kita yang menganut sistem demokrasi, ada beberapa masalah yang patut kita cegah bersama, contohnya ada politik identitas, tidak salah politik identitas bahwa Indonesia itu beragam suku, agama, kemudian budaya, itu identitas kebangsaan yang perlu dijaga. Namun politik identitas ini menjadi masalah karena ini mampu dan bisa memecah kita,” ujarnya. 

Dengan adanya kegiatan ini ia berharap dapat memberikan informasi positif tentang kepemiluan, dan kelompok-kelompok masyarakat dapat menebarkan arus-arus positif pengawasan partisipatif kepada masyarakat luas. 


Penulis : Mery Anggarda Pratiwi