Bawaslu Kutai Kartanegara Gelar Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 untuk Perkuat Demokrasi Menuju Pemilu 2029

Kutai Kartanegara – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara telah resmi melaksanakan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Kantor Bawaslu Kutai Kartanegara secara tatap muka untuk yang pertama kali di Provinsi Kalimantan Timur Senin, (15/6/2026). Program P2P merupakan salah satu program prioritas nasional Bawaslu yang dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kalimantan Timur, Galeh Akbar Tanjung, yang mewakili Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi, yang dihadiri oleh seluruh pimpinan dan jajaran kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam sambutannya Galeh mengatakan kedaulatan rakyat berada pada saat masyarakat menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara. Keputusan yang diambil dalam waktu singkat di bilik suara akan menentukan kepemimpinan serta kebijakan publik selama lima tahun ke depan.

"Lima menit di bilik suara menentukan lima tahun masa depan bangsa. Karena itu, menjaga demokrasi bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi tanggung jawab kita bersama," tegasnya

Melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), para peserta diharapkan menjadi kader pengawas yang tidak hanya memahami proses kepemiluan, tetapi juga mampu menyebarluaskan pengetahuan tersebut kepada organisasi, komunitas, maupun lingkungan sekitarnya.

"Harapannya, kader pengawasan partisipatif ini dapat mentransfer ilmu yang diperoleh kepada teman-teman dan masyarakat di luar sana, sehingga kesadaran untuk mengawal demokrasi semakin luas," tambahnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Teguh Wibowo menyampaikan bahwa P2P menjadi sarana strategis dalam membentuk kader pengawas partisipatif yang mampu berperan aktif dalam mencegah pelanggaran pemilu dan membangun budaya demokrasi yang sehat di tengah masyarakat.

“Kami berharap peserta P2P dapat memahami mekanisme pengawasan pemilu secara lebih baik, mampu mendeteksi dan melaporkan dugaan pelanggaran, serta menjadi agen pengawas partisipatif yang berintegritas, di tengah komunitas masing-masing. Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara siap mendampingi dan mendukung peran dari kalian semua sebagai pengawas partisipatif.” Ujarnya.

Program P2P Tahun 2026 mengusung tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat dalam menciptakan pemilu yang berintegritas. 

Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh berbagai materi, antara lain:

• Penguatan pengawasan partisipatif; 

• Pencegahan pelanggaran pemilu; 

• Mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran; 

• Penyelesaian sengketa proses pemilu; 

• Literasi demokrasi dan kepemiluan; 

• Penguatan jejaring komunitas pengawas partisipatif.  

Selain penyampaian materi, peserta juga mengikuti sesi diskusi interaktif untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran yang kerap terjadi sejak dini.

Bawaslu menegaskan bahwa pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar demokrasi Indonesia semakin kuat, transparan, dan bermartabat. Program P2P sendiri merupakan program prioritas nasional yang dilaksanakan Bawaslu untuk mempersiapkan ekosistem pengawasan menuju Pemilu 2029. 

“Melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif, kami berharap lahir kader-kader pengawas yang kritis, aktif, dan mampu berkontribusi nyata dalam menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara,” demikian komitmen yang terus didorong Bawaslu dalam pelaksanaan program P2P 2026.