Perkuat Sinergi dan Transparansi, Bawaslu Kukar Lakukan Audiensi Bersama Ketua DPRD Kukar
|
Tenggarong, 4 Agustus 2025 — Dalam rangka memperkuat komitmen transparansi dan akuntabilitas publik, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan audiensi resmi bersama Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertemuan ini menjadi momen strategis untuk melakukan evaluasi menyeluruh pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta memperkuat koordinasi kelembagaan.
Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan Bawaslu Kukar dan Ketua DPRD Kukar. Agenda utama pertemuan adalah penyampaian hasil pengawasan Bawaslu Kukar selama seluruh tahapan PSU yang telah berlangsung di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam penyampaiannya, Bawaslu Kukar memaparkan berbagai temuan penting di lapangan, termasuk tantangan teknis maupun administratif yang dihadapi selama proses pengawasan.
Selain menyampaikan evaluasi pengawasan, Bawaslu Kukar juga membahas mekanisme pengembalian sisa dana hibah yang telah digunakan dalam pelaksanaan PSU. Hal ini merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada publik, sekaligus menunjukkan komitmen Bawaslu untuk mengelola anggaran secara terbuka dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa audiensi ini penting untuk membangun kolaborasi yang sehat antara lembaga pengawas pemilu dan legislatif daerah.
“Kami menyadari pentingnya komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan dengan DPRD. Evaluasi pasca-PSU ini bukan hanya soal menuntaskan tahapan, tapi juga bagaimana mempertanggungjawabkan kinerja dan anggaran secara transparan kepada wakil rakyat dan publik,” ujar Teguh.
Ketua DPRD Kukar menyambut baik inisiatif audiensi ini, dan menyatakan dukungannya terhadap upaya Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu serta memastikan tata kelola anggaran hibah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal terjalinnya sinergi yang lebih kuat antara DPRD dan Bawaslu Kukar dalam mengawal demokrasi lokal yang bersih, partisipatif, dan berintegritas.
