Bawaslu Kukar ikuti Gelar Pentas Ke-10: Bawaslu Kota Samarinda Paparkan “Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu”.

Kutai Kartanegara – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihadiri oleh Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi (PP dan Datin) melalui media daring (online) dalam agenda yang bertajuk “Peningkatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur” dengan tema “Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu” yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan menghadirkan Bawaslu Kota Samarinda sebagai narasumber, pada Selasa (3/11/2026).  

Dalam paparan tersebut, Zainal Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Samarinda menyampaikan bahwa penanganan pelanggaran administrasi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran administrasi dapat berkaitan dengan tata cara, prosedur, mekanisme, maupun ketentuan administratif lainnya yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara maupun peserta Pemilu, ungkapnya.

Zainal juga menjelaskan bahwa proses penanganan dugaan pelanggaran diawali dari hasil pengawasan maupun informasi atau laporan yang diterima oleh jajaran Pengawas Pemilu. Setiap dugaan pelanggaran kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan syarat formil dan materiil, pengumpulan serta pemeriksaan bukti, klarifikasi pihak-pihak terkait, dan penyusunan kajian sebagai dasar dalam menentukan tindak lanjut, lanjutnya.

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga keputusan atau rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, tambahnya.

Penanganan pelanggaran administrasi memiliki posisi strategis dalam memastikan setiap tahapan Pemilu dilaksanakan secara tertib dan sesuai regulasi. Secara hukum, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu, dengan bentuk penyelesaian antara lain perbaikan administrasi, teguran tertulis, maupun sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan, tegasnya.

Melalui paparan tersebut, Bawaslu Kota Samarinda turut berbagi pengalaman dan praktik penanganan pelanggaran sebagai bahan evaluasi serta pembelajaran bagi jajaran Bawaslu. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jajaran pengawas dalam mengidentifikasi, mengkaji, dan menangani dugaan pelanggaran administrasi secara tepat dan terukur.

Bawaslu Kota Samarinda berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan penanganan pelanggaran guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, demokratis, transparan, dan berkeadilan. Penguatan kapasitas serta tertib administrasi dalam setiap proses penanganan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara dan proses demokrasi.